Limitations Of Legal Ability In Dispute Resolution Of Consumer Protection

Tami Rusli

Abstract


Consumer Dispute Settlement Board which is expected to be able to provide a fair settlement to the
disputed parties turns out in practice causing confusion for those involved in the implementation process
especially when there is an inclusion of the judiciary role in investigating the case of BPSK rejection
decision. The problem in this paper is how the limited ability of UUPK law in the consumer disputes
resolution is. Based on the result of the study on consumer protection dispute resolution as the end point
of the embodiment of justice, it turns out that the law (legislation) in relation to consumer protection has
limited capabilities so it cannot realize the purpose of the law. The setting of BPSK contained in UUPK
and its implementing regulations there are limitations associated with the setting position of the judiciary,
the final setting and binding decision so that BPSK in legislation is ambiguous to be called judicial /
arbitration because each has its drawbacks


Keywords


Ability Limitations of Law; Dispute Resolution; Consumer Protection

Full Text:

PDF PDF

References


Ali, M. Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan

Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2007.

Hakim, Abdul Barkatullah, Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara

Di Indonesia, Pascasarjana UII, Yogyakarta, 2009.

Harianto, Dedi, Perlindungan Hukum Bagi Konsuumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 2010.

Miru, Ahmadi & Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Radja Grafindo persada, Jakarta, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1991.

Shofie Yusuf dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap berbagai persoalan Mendasar BPSK”,

Penerbit Piramedia Jakarta, 2004.

Sinaga Aman, BPSK tempat menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat dan sederhana, Media Indonesia,

Agustus 2004, Sumber kumpulan kliping Yayasan Lebaga Konsumen Indonesia.

Sjahputra Iman, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek,

Mandar maju, Bandung, 1989.

Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2003.

Yudo Sutarman, Eksistensi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Dalam Pengaturan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, Makalah Program pasca sarjana Universitas Hasanuddin , Makasar, 2001.

REGULATION

Undang_Undanng No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang No. 30 Tahun 199 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Herziene Inlandch Reglemen (HIR)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan

Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG)
Bandar Lampung University
ISSN: 2339-1650