Equitable Law of Democracy Political Policy Against The Election of Incumbent
Abstract
References
BIBLIOGRAPHY
Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistim Ketatanegaraan
Republik Indonesia, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2006.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (yudicial Prudence) Termasuk
Interpretasi Perundang-Undangan, Kencana, Jakarta, 2009.
Arief Hidayat, Kebebasan Berserikat di Indonesia, Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Politik Terhadap
Penafsiran Hukum, UNDIP, Semarang, 2009.
Artidjo Alkostar, Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Pidana dan Pemerintahan di Negara Modern,
Ringkasan Disertasi , Undip, Semarang, 2007
Arifin P.Suria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta, 1986.
As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, LP3ES, Jakarta, 2009.
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan Pengaturan dan Pelaksanaanya, UII Pers bekerjasama dengan Gama
Media, Jogyakarta, 1999.
Bernard Arief Sidharta, Makalah Struktur Ilmu Hukum Indonesia Revisi Atas Makalah Yang Disampaikan
Pada Seminar Paradigma Hukum Indonesia, Undip, Semarang, 1998.
Bruggink , J.J. Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
Chamblis, William J. & Seidman, Robert B., Law Order and Power, Mass, Adisson Westley, 1971.
Esmi Warrasih Pujirahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2006.
Friedman, Lawrence,M., Legal Rules and the Process of Social Change, Standford Law Review, 1967.
Gaffar Afan, Kekuasaan Presiden dalam Sistem Politik Indonesia (The Indonesian Presidency), Makalah dalam
seminar nasional di fakultas Hukum Universitas Surabaya tgl 9 April 1994.
Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, Clarendon Press, New York, 1992.
Hendarmin Danadireksa, Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat,
Pancur Siwah, Jakarta, 2002.
Ismail Suny, Pergesaran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2004.
Jimly Assiddiqie, Pergeseran Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Jakarta, 2000.
----------, Pengorganisasian Kekuasaan Legislatif, Ekekutif, Jakarta, 2000.
----------, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, UII Press, Yogyakarta,
----------, Konsolidasi Naskah Amandemen UUD 1945, UI Press, Jakarta, 2002.
----------, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Yarsip Wantapona, Jakarta, 2005.
----------, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Baru Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta,
Juanda, Hukum Pemerintahan, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah,
Alumni, Bandung, 2004.
Kotan Y.Stefanus, Makna Kekuasaan Pemerintahan Negara Menurut Bab III UUD 1945 dan Hubungannya
dengan Lembaga Kepresidenan RI, Disertasi, Pascasarjana, Unpad, Bandung, 2000.
Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
M.Mahfud MD, Dasar Dan Srtuktur Ketatanegaraan, UII Press, Yokyakarta, 1993.
----------, Politik Hukum, LP3ES, Jakarta, 1997.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem peradilan pidana di Indonesia, Undip, Semarang, 1997.
Nasution Adnan Buyung, Lembaga Kepresidenan Masa Depan, Makalah pada Panel Forum Lembaga
Kepresidenan RI, Badan eksekutif Senat Mahasiswa UGM, Yogyakarta, tgl. 27-28 April 1994.
Otje Salman dan Anton F.Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika
Aditama, Bandung, 2004.
Pontier, J,A. Penemuan Hukum ( Rechts vinding), terjemahan B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung,
Richard Schemerhorn, Sociaty and Power, Random, New York, 1965.
Ridwan, HR, Hukum Adminsistrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
Roberto Mangabarian Unger, Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Nusamedia,
Jakarta, 2007.
Ronald Dworkin, Freedom Law, Moral Reading of the American Constitution, Harvard University, Cambride,
Roeslan Saleh, Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pidana, dua Pertanyaan Dasar Dalam
Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
Rukmana Atmawinata, Sistem Pemerintahan, dalam jurnal Sosial Politik Dialektika Vol 2 , 2001.
Sahran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Jakarta, 1986.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1982.
---------, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
---------, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yokyakarta, 2008.
---------, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yokyakarya, 2009.
---------, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Perss, Jakarta, 2006.
Schuyt, C.J.M., Rechtsociologie enn terreinverkening , Universitaire Press, Rotterdam, 1971.
Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan, Jakarta, 2003.
Sri Soemantri, Lembaga Kepresidenan, Pengaturan dan Permasalahannya, Makalah pada Seminar tentang
Lembaga Kepresidenan di FH.UGM. Yogyakarta, 25 s/d 27 April 1994.
-----------------, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 1986.
-----------------, Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945 dan Masalah Ketatanegaraan RI Dewasa
Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Bersih Berbasis
Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Ringkaan Disertasi, Undip, Semarang, 2009.
Taliziduhu Ndaraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
REGULATION
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang PEMILUKADA.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PEMILUKADA.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG)
Bandar Lampung University
ISSN: 2339-1650