TENAGA AHLI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Abstract

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai Unsur Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Daerah.

Dalam kedudukannya tersebut, DPRD dilengkapi dengan beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah
2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun
3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuna mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimtanya.

Disamping itu, DPRD juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat sebagai perwujudan demokratisasi. Oleh sebab itu, keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan produk hukum sehingga DPRD bekerja sama dengan akademisi pada perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Bandar Lampung yang bertindak sebagai tenaga ahli dalam penyusunan Raperda Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).