Tenaga Ahli / Nara Sumber Pembahasan Lhp Bpk Ri Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung

Abstract

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelola administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat disamping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemeintahan dari “rulling government” yang terus bergerak menuju “good governance” dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu :

• Fungsi legislasi
• Fungsi penganggaran, dan
• Fungsi pengawasan

Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik/tepat/pantas.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan maka DPRD perlu melakukan telaah atas temuan-temuan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efesien disamping itu pengawasan memiliki tujuan utama antara lain :

• Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
• Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
• Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
• Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan dari teman-teman tersebut DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Lampung untuk dapat ditindaklanjuti guna perbaikan untuk periode yang akan datang.