DESKRIPSI ANALISIS PENGGUNAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PADA PRODUK BARANG DAN JASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Abstract

Dalam era Perdagangan bebas dimasa sekarang ini, aliran barang dan/atau jasa tidak lagi dapat dibatasi oleh letak geografis suatu Negara, bahkan, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu Negara harus mengacu dan memenuhi Standar Internasional. Secara umum, kondisi yang demikian pada suatu sisi akan menguntungkan konsumen dalam hal kebebasan untuk memilih jenis, kualitas dan harga barang sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk barang dan jasa ? serta Apakah akibat hukum dari tidak didaftarkannya Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui Studi Pustaka, dan selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa : Proses pendaftaran SNI pada produk barang dan/atau jasa dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan mutu dan standar kualitas barang yang diproduksi baik di dalam negeri maupun barang dari luar negeri agar tidak hanya mementingkan keuntungan semata tetapi juga harus memahami apa yang dimaksud dengan SNI. Akibat hukum dari tidak didaftarknnya SNI pada Produk Barang dan/atau Jasa adalah dikenakan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.

Pada bagian akhir penulian ini adalah Lembaga Sertifikasi Balai Riset dan Standarisasi Industri di setiap daerah sebagai lembaga independen yang memberikan evaluasi sistem mutu produk hendaknya harus selalu mensosialisasikan mengenai lembaga dalam meningkatkan mutu standar suatu produk dan/atau barang yang memiliki standar kepada seluruh masyarakat. agar produk barang dan/atau jasa sudah mempunyai mutu standar SNI. Dinas Perdagangan pada setiap daerah sebagai lembaga pengawas peredaran produk barang dan/atau jasa dalam menerapkan sanksinya harus benar-benar independen sesuai dengan ketentuan isi Pasal 106, Pasal 109, Pasal 113, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar pelaku usaha benar-benar patut dan tunduk pada peraturan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sektor peningkatan mutu SNI.