Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan

Abstract

Perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Kegiatan ussaha dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan yang dijalankan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permasalahan dalam penelitin ini adalah Bagaimana tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan?

Metode penelitian yang dirgunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara mencari data sekunder yaitu bahan kepustakaan, sebagai tehnik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya yang berkaiatan dengan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, dan kemudian data sekunder tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif.

Kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum, oleh hukum dijamin suatu kepastian hukumnya dalam Undang-Undang, namun suatu Badan Hukum tidak dapat berjalan sendiri dan hal tersebut yang membuat Perseroan Terbatas harus di kendalikan oleh manusia atau orang perseorangan yang dalam hal ini dibentuk sebagai anggota Direksi yang ditugaskan untuk mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar pengadilan. Kemudian, status anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan yaitu anak perusahaan sama halnya dengan perusahaan induk yang merupakan suatu Badan Hukum yang berupa Perseroan Terbatas yang mandiri dan terpisah dengan Badan Hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang mandiri. Sedangkan tanggung jawab anak perusahaan dalam menjalankan perusahaan dalam hal ini bukan hanya tanggung jawabnya dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang terdapat dalam Anggaran Dasar saja, namun dalam hal melakukan kegiatan dengan pihak ketiga anak perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada perusahaan induk.

Sebagai saran dalam penelitian ini bahwa Perusahaan induk lebih memperhatikan kewenangan, hak dan kewajiban anak perusahaan agar tidak selalu bergantung pada perusahaan induk dengan cara lebih membiarkan anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak ketiga selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.