ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH (PRONA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Abstract
Kebijakan pelayanan Administarsi pembuatan sertifikat tanah merupakan program pemerintah pusat dalam rangka memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah adapaun permasalahan bagaimana kebijakan pelayanan administrasi pembuatan sertifikat tanah (prona) di kota Bandar lampung dan faktor apa yang menajdi kendala dalam pelayanan administarsi pembuatan sertifikat tanah (Prona) di Kota Bandar Lampung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan deskriftif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kebijakan pelayanan administrasi pembuatan sertifikat tanah (prona) di Kota Bandar Lampung, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi di Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung
Hasil penelitian ini Pelaksanaan Program Prona di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui proses persiapan yang terdiri dari kegiatan koordinasi dan penyuluhan, proses pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak atas tanah, proses sertifikat dan penyerahan sertifikat serta laporan. Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Kurangnya koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Sragen mengakibatkan perbedaan persepsi dalam mekanisme pencairan dana, Mekanisme pekerjaan bendaharawan belum lancar, masih dalam tahap pembelajaran., Para camat dan Para Kepala Desa kurang mendukung karena beranggapan akan mengurangi rezeki mereka dan keterbatasan sarana dan prasaranaKeywords
Full Text:
PDFReferences
Abdurrahman. 2000 Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria, Penerbit Alumni Bandung
Anwar, Qomari. dan Syaiful, Sagala. 2006. Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran. Jakarta: Uhamka Press.
Batinggi, Ahmad. 1998. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta : Universitas Terbuka
Burhan Bungin, 2005 Metodologi Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group. Jakarta.
Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : Grasindo.
Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara
Husein Umar,2005 Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran. Jakarta : PT. Prenhallindo.
Kotler, Philip.1997. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, 9th Ed, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
Kubicek, Herbert & Hagen, Martin. 2001. One-Stop Government in Europe: An Overviezv. www.egov.vic.gov.au/onestop.pdf. Diunduh 10 Mei 2015.
Lilik Nur Hayati 2012 Prinsip-prinsip Total Quality Service. Yogyakarta : Andi.
Moenir, A.S. 2000 Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, PT. Bumi Aksara
Mustopadidjaja 2003 Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara,
Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Noor, Juliansyah. 2011. Metode Penelitian. Jakarta : Kencana.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Prasojo,2006 Teknologi Informasi Pendidikan Yogyakarta : Gava Media
Ratminto & Atik Septi Winarsih,2013 Pengantar Sistem Informasi Manajemen Bandung: CV. Remadja Karya
Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar
Sagala. 2005. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : CV. Alfabeta
Samp¬ara, Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta : STIA LAN Press
Sinambela 2006 Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sugiy¬ono. 2012. Metode Penelitian Administrasi dengan Metode R&D. Bandung: CV. Alfabeta
Suharismi Arikunto,2001 Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika
Tjokrowinoto. 1996. Pembangunan, Dilema, dan Tantangan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Trochidis, Ilias. 2008. One-Stop Government: A Literature Review. www.onestop govproject. org, http://www.fub.it/files/onestop gov literature review.pdf, diunduh 10 Mei 2015
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik
Refbacks
- There are currently no refbacks.